Kolaborasi HRLS FH UNAIR dengan Program Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNAIR

Kolaborasi HRLS FH UNAIR dengan Program Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNAIR

image
By usi_pasca On Monday, May 30 th, 2016 · no Comments · In

Program Magister Sains Hukum dan Pembangunan menyelenggarakan Studium Generale, Sabtu, 9 April 2016, dengan tema: Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya. Dua narasumber dihadirkan, Prof Dr. Adriaan Bedner, LL.M. (Fakultas Hukum Universitas Leiden) dan salah satu peneliti Human Rights Law Studies (HRLS) Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA.

Dalam agenda tersebut, Adriaan lebih menjelaskan soal konteks pengembangan keilmuan hukum, terutama berkaitan dengan transplantasi hukum. Sedangkan Herlambang lebih mempresentasikan penelitian-penelitian terakhir terkait metode penelitian hukum yang memperlihatkan perkembangan menarik terkait penggunaan metode penelitian sosio-legal.

Teori tentang transplantasi hukum membuat perbedaan antara penerimaan dalam hukum (reception in law) dan penerimaan dalam masyarakat (reception in society). Kedua topik menghasilkan perdebatan menarik. Di satu sisi, sejumlah pemikir hukum mempertanyakan bagaimana lebih menempatkan struktur epistemologis hukum sebagai bagian dalam membentuk cara di mana transplantasi aturan dan lembaga memperoleh makna baru, kemudian melihatnya dengan bagaimana aturan-aturan tersebut bekerja atau diimplementasikan dalam proses sosial.

Biasanya proses transplantasi ini melihat perkembangan hukum berikut dengan sistem hukum yang telah mapan, sementara situasi tersebut berbeda dan atau bertolak belakang dengan pengalaman di negara berkembang, yang mana memerlukan pengamatan lebih dalam terkait efektifas sosialnya. Menariknya, sistem-sitem yang demikian, termasuk di Asia, terfragmentasi, tidaklah cukup terbangun dengan baik, bahkan tak memiliki kemampuan secara efektif dan membangun aturan-aturan baru.

Professor Adriaan Bedner mengambil studi Indonesia sebagai contohnya, untuk memperlihatkan bagaimana problem struktural sistem-sistem hukum dalam negara telah mengadopsi transplantasi hukum. Realitas yang demikian kompleks, seperti korupsi yang sistematik, tidak berfungsinya atau penyalahgunaan kewenangan yang membudaya dalam sistem politik, serta warisan kolonial atas hukum yang plural, sesungguhnya tidaklah inherent dengan bagaimana keilmuan hukum dibangun secara lebih baik dalam pendidikan hukum di Indonesia (the state of legal scholarship and jurisprudence).

Akibatnya, menurut Adriaan, Indonesia tidak berkemampuan memproduksi teori-teori hukum yang koheren yang diharapkan untuk penerimaan hukum yang lebih efektif atas kelembagaan dan aturan yang berasal dari luar negeri. Berbasis faktor-faktor struktural yang demikian menopang keilmuan hukumnya, perubahan menjadi sulit untuk memberikan efek dan pula rule of law akan dirasakan sangat jauh.

Penjelasan ini sesungguhnya terkait dengan terbatasnya pengembangan keilmuan hukum di pendidikan tinggi hukum Indonesia yang secara dominan membatasi pada studi ilmu “hukum murni” atau doktrinal. Pengembangan keilmuan hukum harus terus bisa dikembangkan untuk merespon perkembangan masyarakat, sehingga studi-studi yang sifatnya interdisiplin sosio-legal diperlukan oleh mahasiswa maupun akademisi.

Sebagaimana disampaikan Adriaan, “…penelitian sosio-legal senantiasa mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih dahulu, sehingga untuk kemudian dibongkar habis sisi lain dari teks-teks, norma, dan kerja- kerja doktrinal hukum.”

Itulah sebabnya, dalam studi sosio-legal, pengalaman Adriaan dalam penelitian mengharuskannya meneliti yurisprudensi putusan-putusan TUN dalam memahami Peradilan Administrasi, atau juga penelitian Herlambang P. Wiratraman untuk membongkar ratusan aturan pers dan putusan peradilan dalam rangka memahami hukum dan kebebasan pers.

Acara yang dihadiri puluhan mahasiswa, dosen-dosen fakultas hukum Universitas Airlangga maupun perguruan tinggi lain, diakhiri dengan sesi diskusi mendalam dan interaktif, sehingga tiga jam sesi dirasakan sangat terbatas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *