Menggugat Negara Soal Banjir Oleh Suparto Wijoyo KPS MSHP Sekolah Pascasarjana

image
By usi_pasca On Tuesday, March 14 th, 2017 · no Comments · In

Banjir terus mengancam jakarta, rabu (8/3) wilayah Pondok Labu, Bukit Duri, Pancoran, Pejaten Timur dan Pasar Minggu disapa air bah. Sekitar 11.000 warga kabupaten Bandung pun diterjang banjir bandang. Rokan hulu, Banjarmasin, maupun beberapa daerah Pulau Jawa.

Hujan itu nikmat bukan laknat, apalagi sebagai sebuah kutukan, banjir yang mengisolasi warga dan menghancurkan tata ruang tidaklah semata-mata faktor “act of god” melainkan rapuhnya planologi perkotaan.

Perspektif hukum lingkungan menilai banjir adalah noktah merah kinerja ekologi pemerintah dan indikasi gagalnya institusi negara dalam melindungi rakyatnya.

UU lingkungan, UU pemda, UU Desa, UU Konservasi tanah, UU Kehutanan, UU Penataan ruang, UU penanggulangan bencana dan ribuan regulasi yang berlaku niscaya menjadi dasar hukum mengatasi banjir.

Secara politik seyogyanya segera digelar rapat paripurna istimewa oleh parlemen (DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota) untuk mengevaluasi mandat lingkungan pada kepala pemerintahan.

Akhirnya, mengatasi banjir di metropolitan dibutuhkan redesain tata ruang berbasis ekologis.

Berikut adalah cuplikan tulisan Suparto Wijoyo Dosen Hukum Perencanaan Kota dan Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga pada rubrik OPINI dengan judul “MENGGUGAT NEGARA SOAL BANJIR”

selengkapnya dapat dibaca di harian JAWA POS senin 13 maret 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *