Acara Ranah Publik KPS Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Acara Ranah Publik KPS Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

image
By usi_pasca On Thursday, March 16 th, 2017 · no Comments · In

Bangsa menurut, Joseph Ernest Renan seorang Filosof dan Sejarawan Prancis adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan bathin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama walaupun didalam suatu kelompok manusia terdapat berbagai suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Akan tetapi saat ini orang bisa berkumpul bersatu padu, beda agama, beda ideologi yaitu untuk melakukan gotong royong korupsi, sindir Suparto Wijoyo Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dalam acara Ranah Publik yang disiarkan oleh Suara Muslim Radio Network, rabu 15 maret 2017 dengan tema “Gotong Royong Korupsi” yang dipandu oleh Muhammad Natsir, ditambahkan pula bahwa sikap MUSYRIK KONSTITUSIONAL, dimana kita meng “Aamiin” i sebuah sudut pandang yang menganggap urusan bernegara jangan membawa agama harus kita akhiri dan benahi, kalau tidak akhirnya wajar bila saat ini kita memanen kondisi negara yang korup, karena Tuhan dianggap tidak ada dalam proses penentuan kebijakan juga saat penentuan anggaran.

Dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus menarik nafas dalam-dalam karena manajemen ontran-ontran seperti sekarang ini akan berlangsung selama 5 tahun kedepan, dan gol nya adalah pencitraan lembaga kekuasaan tertinggi yang terlihat bersih dan terbaik. semoga hal ini tidak lantas membuat kita lupa dan melemah akan beragam kasus terdahulu yang harus kita kawal.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Dwi Eko Lononto atau akrab disapa Luki Pemimpin Redaksi media online beritajatim.com bahwa kondisi seperti sekarang kita harus mengevaluasi sistem politik kita yang sangat transaksional, sehingga masyarakat tidak lagi membuat stigma negatif terhadap lembaga tinggi negara, termasuk dalam bidang hukum.
Hukum harus ditegakkan untuk mengembalikan wibawa negara dimata bangsanya sendiri, tidak hanya kasus megakorupsi e-ktp saja tapi juga kasus terdahulu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *